Untuk Tekan Harga Rantai Tata Niaga Beras Harus Dipangkas

Denpasar, Warta Khatulistiwa

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta agar pengaturan tata niaga beras dipangkas guna memotong rantai distribusi yang panjang. Harapannya, langkah ini bisa menekan harga di masyarakat. "Jika ada marjin di setiap titik, maka tidak bisa dihindari 'gap' (celah) antara harga beras di petani, penggilingan dan di konsumen itu sangat besar," kata Ketua KPPU RI Syarkawi Rauf seperti ditulis Antara Denpasar, Minggu (25/2).

Menurut Syarkawi, tata niaga beras di Indonesia setidaknya melalui lima hingga enam titik sebelum sampai di konsumen, di antaranya mulai dari petani masuk ke pengepul kemudian penggilingan masuk ke pedagang besar. Kemudian, lanjut dia, dari penggilingan besar masuk ke distributor beras besar yang memberi label atau merek selanjutnya masuk ke ritel hingga akhirnya dilempar ke pasaran atau konsumen.

Selain rantai niaga beras yang panjang tersebut, Syarkawi juga menyoroti mekanisme pengamatan harga beras selama ini yang dinilai terpaku hanya di Pasar Induk Beras di Cipinang, Jakarta.

Belum lagi, imbuh dia, apabila di pasar induk beras Cipinang hanya ada beberapa pedagang beras besar maka dikhawatirkan hanya mereka yang mengendalikan harga beras sehingga menjadi sistem yang tidak adik dalam usaha. Padahal, Indonesia memiliki setidaknya enam daerah sebagai produsen beras nasional.

Enam provinsi itu yakni Jawa Timur yang memproduksi beras per tahun dari total produksi nasional yakni sekitar 17 persen, Jawa Tengah 15 persen, Jawa Barat 15 persen dan Sulawesi Selatan 7,5 persen. Selain itu Sumatera Selatan sebesar 5,6 persen, Sumatera Utara 5,6 persen serta Riau dan NTB masing-masing 5 persen dari total sekitar 41 juta produksi beras nasional.

KPPU, kata dia, memantau penurunan volume beras di Pasar Induk Cipinang sejak Desember 2017 hingga pertengahan Januari 2018 dari biasanya sekitar 5.000 ton setiap Senin dan rata-rata 2.500 ton untuk Selasa hingga Kamis. Jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi di bawah 5000 ton atau di bawah 2.500 ton di luar hari Senin.

Padahal minggu ketiga Januari, sejumlah daerah di Indonesia memasuki masa panen raya. "Dugaan kami adalah jangan-jangan ada sekelompok pelaku usaha sengaja kurangi pasokan ke pasar yang buat harga bertahan di tingkat tinggi," ujarnya.

Untuk itu pihaknya mendorong instansi berwenang dalam statistik untuk mempublikasikan data produksi beras sehingga menjadi patokan bagi lembaga lain. Pihaknya juga mendorong agar dibangun pasar induk baru di luar Jakarta untuk memperkaya referensi beras misalnya di Jawa Timur mengingat provinsi itu sebagai salah satu produsen beras terbesar di Tanah Air.

Dalam jangka waktu menengah, daerah lain juga bisa menjadi pasar induk beras seperti di Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan atau Sumatera Utara. Diharapkan pasar induk beras baru itu menjadi 'hub' atau pusat untuk regional daerah masing-masing. Misalnya untuk pasar induk beras di Jakarta untuk memasok di wilayah Jawa dan Sumatera sedangkan di Jawa Timur untuk wilayah Indonesia Timur.

"Kenapa tidak langsung dari Jatim ke daerah tujuan?. Kalau seperti begitu akan menambah biaya transportasi tinggi, biaya gudang dan itu yang buat harga beras naik," ucapnya. (mer)

Read More

Pengusaha Hotel dan Restoran Kalbar Janji Tak Pakai Elpiji Bersubsidi

Jakarta, Warta Khatulistiwa

Pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalimantan Barat (Kalbar) berkomitmen tak memakai Elpiji bersubsidi. Komitmen ini dituangkan melalui penandatanganan kesepakatan PHRI bersama PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) VI, tentang penggunaan Elpiji non subsidi pada seluruh hotel dan restoran anggotanya.

Komitmen ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Nomor. 510/89/DKUMP/2017 9 Oktober 2017, tentang pengaturan penggunaan LPG 3 kg bagi pelaku usaha.

General Manager Marketing Opertion Region VI, Made Adi Putra mengapresiasi komitmen PHRI yang telah ikut mendukung upaya pemerintah dan Pertamina, dalam memastikan produk Elpiji 3 kg digunakan oleh masyarakat yang berhak menerima subsidi. "Alhamdulillah PHRI sudah bisa memulai gerakan positif ini sebagai pengingat bagi pelaku usaha lainnya," kata Made, di Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Menurut Made, langkah PHRI Kalimantan Barat ini dapat memberi inspirasi, bagi pelaku usaha yang tidak termasuk ke dalam kategori Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mengikuti langkah serupa. "Tidak dapat dipungkiri bahwa memang masih ada pengusaha kuliner kelas menengah yang belum mengindahkan surat edaran tersebut. Fakta ini baru kami dapatkan saat melaksanakan sidak beberapa waktu yang lalu," tutur Made.

Dia menjelaskan, komitmen bersama Pertamina dan PHRI Kalimantan Barat ini merupakan program lanjutan, dari serangkaian penandatangan komitmen penggunaan Elpiji non subsidi yang sebelumnya dilaksanakan dengan pemerintah kota dan kabupaten di Kalimantan Barat. Hingga saat ini tercatat delapan kota dan kabupaten yang telah membuat komitmen dari 14 kota dan kabupaten di Kalimantan Barat di antaranya Pontianak, Mempawah, Kuburaya dan Sambas.

Komitmen bersama pemerintah daerah yang telah dilakukan sebelumnya, berisikan himbauan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari masyarakat yang sudah lebih sejahtera untuk tidak lagi menggunakan Elpiji non subsidi. Alokasi Elpiji 3 kg di Kalimantan Barat sebanyak 122.166 tabung per hari. Bila diterapkan dengan tepat, alokasi ini sudah sewajarnya dapat memenuhi kebutuhan dapur warga miskin di wilayah tersebut sebanyak 387.430 jiwa.

Jika satu keluarga terdiri dari tiga orang dan kebutuhan per keluarga sebanyak 1 tabung per 10 hari, maka kebutuhan tabung Elpiji 3 kg warga miskin sebanyak 12.914 tabung per hari. Jauh di bawah pasokan yang selama ini disebar Pertamina.

“Kami terus menghimbau masyarakat yg sudah mampu dan para pengusaha bukan UMKM namun masih menggunakan Elpiji subsidi untuk segera beralih. Pertamina sudah siapkan berbagai varian produk sesuai kebutuhan masyarakat," jelas Made.

Ketua PHRI Provinsi Kalimantan Barat Yuliardi Qamal mengungkapkan, komitmen bersama ini memang didasari atas kesadaran anggotanya, sebagai pelaku usaha untuk tidak mengambil hak warga miskin. Ditambah di tengah perkembangan bisnis Hotel dan Restoran di Pontianak, sebagai salah satu tujuan utama wisata dan bisnis yang semakin berkembang di pulau Kalimantan, sudah selayaknya para pengusaha di bawah naungan PHRI untuk lebih taat akan peraturan pemerintah.

“Sudah jelas di tabungnya ada tulisan untuk warga miskin. Surat edaran berupa larangan pun sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kalbar. Jadi ya kami harus taat dan mendukung program ttersebu," tutup Yuliardi. (l6)

Read More

Kontes Selfie untuk Promosikan Pontianak Food Festival

Pontianak, Warta Khatulistiwa

Jejaring Wisata (Jewita) Kalimantan Barat menggelar kontes selfie dan wefie untuk mengenalkan Pontianak Food Festival (PFF) 2018 yang digelar 19 - 25 Februari. Juara utama kontes mendapat hadiah menginap di hotel berbintang. Hadiah lainnya bagi pemenang berikutnya di kontes selfie dan wefie ini adalah voucher makan, e-money, dan beberapa hadiah lainnya.

"Kontes kita ini berlangsung sejak dibuka hingga tengah hari di hari penutup. Malam harinya langsung kita serahkan hadiah saat acara penutupan," kata  Ketua Panitia Kontes Selfie, Ponti Ana Banjaria di Pontianak, Senin, (19/2). Seluruhnya panitia akan memilih tujuh foto terbaik dan belasan foto favorit. Ponti Ana mengatakan bahwa kontes itu didukung juga oleh PHRI Kalbar.

Untuk mengikuti kontes peserta harus mengunggah foto selfie maupun wefie dengan latar lokasi PFF di media sosial masing–masing. Pada foto disertakan keterangan serta diberikan hastag (#) yang sudah ditentukan. "Untuk informasi lengkap bisa buka medsos kami di instagram, Jejaring _Wisata_ Kalbar, facebook di Jejaring Wisata Kalimantan Barat atau whatsapp di 085750000724," kata dia.

Ponti mengatakan dengan kontes itu warga diajak menjadi pejuang wisata Kalbar. Sebab caranya sangat mudah, yakni hanya dengan telepon seluler dan lalu mengunggah hasil foto ke media sosial yang dimiliki. (tc)

Read More

Pelaku Jasa Kurir Minta Biaya Agen Inspeksi Dievaluasi

Jakarta, Warta Khatulisriwa

Asosiasi Perusahaan Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia, Asperindo, berharap biaya agen inspeksi atau Regulated Agent dievaluasi. Harapan itu disampaikan karena pelaku usaha dibebani ongkos lagi setelah mengeluarkan biaya pengiriman.

Ketua Umum DPP Asperindo Mohamad Feriadi mengatakan semua biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman barang akan berdampak pada naiknya harga jual. "Siapa yang akan menanggung, konsumen," katanya kepada wartawan, Rabu (14/2/2018).

Menurutnya kalau pelaku usaha punya semangat untuk membuat produk menjadi murah sebaiknya ongkos yang ditimbulkan baik dari pelaku jasa kurir dan pihak lain harus sama yaitu dengan menurunkan biaya pengiriman.

Feriadi menilai adanya disparitas harga mi instan di jawa dengan Papua yang sangat berbeda salah satunya karena ada biaya RA.

"Asperindo tidak menolak terhadap RA, yang kita harapkan itu aturan terkait flight safety dan flight security. Pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi ini," tambahnya.

Ia menegaskan jangan sampai biaya lain ini dibebankan kepada konsumen. Feriadi juga menganggap ongkos tersebut tidak bisa ditanggung ke penyedia jasa. Hal ini karena mereka sudah terbebani masalah insfrastruktur dan biaya transportasi yang terbatas.

Pihaknya sudah bicara sampai pada tingkat Kementerian tapi belum ada perubahan sampai sekarang. Dilihat dari efeknya, apapun yang berdampak tidak baik dan menjadi beban sebaiknya dihindari. (ibc)

Read More