Alasan Teroris Jadikan Polisi Target Utama Penyerangan

Jakarta, Warta Khatulistiwa

Polisi saat ini merupakan target utama pelaku teror. Sebab, polisi dianggap telah sebagai garda terdepan mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari aksi terorisme.

Mantan pelaku teror, Ali Fauzi mengatakan, adanya pergeseran target pelaku teror lantaran korps bhayangkara ini dianggap banyak menangkap para terduga pelaku teror. "Belakangan kemudian target lebih kepada domestik, ini ada pergeseran target dari para pelaku teror," kata Ali di Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2).

Ali yang mengaku pernah mengikuti pelatihan dari kelompok teror Al Kaeda Jamaah Islamiyah dan aksi kerusuhan di Poso dan Ambon ini mengaku, saat ini kelompok teror di Indonesia di dominasi oleh jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Menurut Ali, jaringan JAD ini merupakan penerus dari Jamaah Islamiyah. Namun, hingga saat ini belum terlihat adanya aksi bom besar seperti yang terjadi pada aksi Bom Bali, Bom Kedubes Australia dan Bom Hotel JW Marriot. "Tentu dua kelompok ini tidak mati suri, masih ada generasi yang akan menindaklanjuti visi misi mereka," ungkap Ali.

Adik dari tiga pelaku Bom Bali yakni Ali Gufron, Ali Imron dan Amrozi ini menuturkan perbedaan mencolok sangat terlihat adanya pergeseran terget, lantaran ketika tahun 2000 hingga 2010 targetnya lebih kepada simbol-simbol barat. "Simbol barat itu lebih kepada konsulat kedutaan maupun orang-orangnya," tandasnya.

Read More

Kemendag Siapkan Platform Khusus untuk Bantu UKM

Jakarta, Warta Khatulistiwa

Kementerian Perdagangan bakal membuat platform khusus untuk membantu pelaku usaha kecil menengah (UKM) dan industri kecil menengah (IKM) memperdagangkan produknya secara online. Ide ini muncul dari hasil pertemuan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan penyedia layanan marketplace (platform toko online) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2018).

Nantinya produk yang sesuai kriteria akan ditampung di platform tersebut yang bisa menjadi rujukan bagi pelaku marketplace dalam menjual produk UKM dan IKM. "Kami akan buat platform sendiri di kementerian ini supaya netral. Salah satu usulan peserta, bagaimana kalau dibuat seperti itu. Jadi masing-masing marketplace bisa akses atas produk IKM yang sudah terakreditasi," ujarnya usai pertemuan.

Dengan berjalannya waktu, nanti produk-produk yang masuk ke platform tersebut akan semakin banyak seiring bertambahnya UKM dan IKM yang memenuhi persyaratan. Nantinya diharapkan pelaku marketplace mau membantu memasarkan produk tersebut di platform toko online mereka.

Nantinya akan disusun kriteria-kriteria produk UKM dan IKM yang memenuhi standar. Kriteria yang dimaksud akan disusun Kementerian Perdagangan dengan menerima masukan dari pelaku e-Commerce. "Kami akan buat kategorinya bersama Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika). Dia sangat concern mengenai itu," ujarnya.

Hal ini menurutnya penting. Jika produk UKM dan IKM tetap dibiarkan seperti sekarang dan tidak masuk ke e-Commerce maka akan tertinggal. Apalagi saat ini kian banyak orang belanja lewat toko online. "Kami akan susun beberapa orang di Ditjen PDN (Perdagangan Dalam Negeri) akan ada staf khusus tangani ini. Dengan berbagai masukan dan catatan yang kami perlukan ini sebagai masukan bagi pemerintah di dalam menyusun roadmap-nya," terang Enggar.

Kepala Divisi Edukasi Ritel Indonesia e- Commerce Association (idEA) Mohamad Rosihan di tempat yang sama mengatakan dengan adanya platform khusus ini bisa memudahkan mereka dalam menjaring produk UKM dan IKM. "Ke depan kami harap ada database platform. Kalau Kementerian Perdagangan bisa inisiasi itu bagus. Di situ kita bisa monitor UKM yang tidak tau internet sampai yang paling advance," tambahnya. (fdc)

Read More

Riset Mobil Listrik Nasional Dilanjutkan di Lima Kampus

Bandung, Warta Khatulistiwa

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun ini ingin melanjutkan kembali riset mobil listrik nasional (Molina) yang digarap lima perguruan tinggi negeri. Riset pada 2017 sempat terhenti karena anggaran yang kurang. "Mobil listrik segera diajukan ke LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Kami akan hidupkan lagi," kata Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir di Bandung usai acara diskusi dengan Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis, 22 Februari 2018.

Mobil listrik kini tengah digarap tim akademisi dari lima kampus secara terpisah, yaitu ITB, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Surakarta, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Kelima kampus itu, kata Nasir, dipilih karena dinilai paling siap untuk menggarap mobil listrik. Program riset itu bersifat penelitian penugasan.

Anggaran riset lanjutan mobil listrik yang diajukan Kemenristekdikti ke LPDP pada 2018 ini sebesar Rp 200 miliar. Namun, alokasinya belum dapat. "Target mobil listrik ini bukan prototype lagi, tapi menuju tahap uji publik dan lapangan setelah 2020," kata Nasir. Alasan lamanya riset mobil listrik ini karena anggarannya besar.

Nasir mengklaim kalangan industri berminat tinggi untuk memproduksi mobil listrik nasional. "Sistem kontrol mobil sudah oke, industri masih tanya soal baterainya," kata dia. Baterai mobil listrik yang diinginkan adalah yang cepat saat pengisian dan berdaya tahan lama ketika dipakai. "Di Finlandia sudah 5-7 menit untuk re-charging. Ini yang ingin diterapkan di Indonesia," ujar Nasir.

Soal motor listrik, menurut Nasir, sudah selesai dan siap masuk ke industri pada 2018 ini. Sertifikasi berasal dari Kementerian Perindustrian untuk material, dan dari Kementerian Perhubungan guna kelaikan jalannya. Selanjutnya, selain penyediaan listrik oleh PT PLN dan lokasi pengisian di SPBU, perlu ada kebijakan baru lagi, yaitu subsidi harga beli kendaraan listrik.

Nasir mengatakan harga kendaraan listrik lebih mahal dibandingkan angkutan berbahan bakar minyak bumi. Jika Presiden mengeluarkan kebijakan subsidi itu, diperkirakan orang akan tertarik. "Motor listrik misalnya jadi Rp 10 juta dari harga Rp 14 juta," katanya.

Tanpa dana pemerintah, ITB pada 2017 melanjutkan riset mobil nasional. Menurut Rektor ITB Kadarsah Suryadi, riset berfokus pada baterai. Tim yang beranggotakan 20-an dosen ITB melakukan penelitian bersama Massachusetts Institute of Technology (MIT). "Riset di masing-masing kampus, tapi komunikasi jalan terus, dan suatu waktu ada pertemuan bersama," katanya.

Kerja sama selama lima tahun itu didanai USAID. Tim ITB berasal dari dosen lintas program studi, seperti Fisika, Kimia, Teknik Mesin, Elektro, juga Teknologi Nano. Target riset menghasilkan baterai yang terbaik untuk mobil listrik, yaitu cepat diisi ulang dan durasi pakainya lama. "Riset baterai kendaraan listrik ini sulit karena teknologi baru," ujar Kadarsah. (tc)

Read More

Pembalakan Liar Hutan Lindung Kapuas Gusur Orangutan Ke Kebun Warga

Kapuas, Warta Khatulistiwa

Aksi perambahan hutan di kawasan hutan lindung di Sei Mentangai Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas masih terus berlangsung. Yayasan Borneo Orangutan Survival (BOS) yang selama ini menjaga kawasan tersebut, tidak berdaya ketika melihat ratusan orangutan berhamburan ke kebun warga.

Bahkan informasi yang terhimpun saat ini ribuan orangutan yang dulunya berpencar menghuni satu kawasan, saat ini sudah menjadi satu di kawasan hutan yang belum terjamah oleh para pembalak.

Humas Yayasan Borneo Orangutan Survival Nyarmenteng Palangkaraya, Monterado Friedman atau yang akrab dipanggil Agung, mengatakan, saat ini ada 3000 ekor orangutan yang terancam di kawasan itu.

"Ribuan orangutan yang ada di kawasan itu, akan berhamburan ketika rumahnya di rusak, tempat mereka akan gundul dan tentu orangutan tersebut akan mencari tempat baru di kebun warga, ini harus dihentikan," ujarnya.

Read More

KPK Tak Butuh Izin Periksa Anggota DPR Sebagai Saksi

Jakarta, Warta Khatulistiwa

Anggota Komisi III dari Fraksi PPP, Asrul Sani, berpendapat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tak memerlukan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan izin presiden untuk memeriksa anggota DPR terkait kasus korupsi, termasuk jika statusnya sebagai saksi.

"Jadi, kalau kasusnya korupsi, menurut saya, memang tidak perlu izin presiden walaupun hanya saksi," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Menurut Arsul, terdapat pengecualian hak imunitas anggota DPR dalam Pasal 245 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3) yang baru saja disahkan.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

Namun, kata Asrul, izin presiden dan pertimbangan MKD tak diperlukan oleh aparat penegak hukum, termasuk KPK, apabila anggota DPR yang hendak diperiksa tersangkut tindak pidana khusus dan terjerat operasi tangkap tangan.

"Jadi, pasal itu kan ada pengecualiannya. Pertama, kalau tertangkap tangan. Kedua, kalau itu tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu kan termasuk korupsi," kata Arsul.

Pasal 245 Ayat (1) UU MD3 yang baru berbunyi, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD.

Ayat (2) berbunyi, "Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud Ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR: (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana; (b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau (c) disangka melakukan tindak pidana khusus. (kp)

Read More

Islam Tidak Melarang untuk Ucapkan Selamat Imlek

Jakarta, Warta Khatulistiwa

Mantan Ketua MK Mahfud MD mengucapkan selamat tahun baru Imlek lewat Twitter. Baginya, ucapan tersebut tidak dilarang dalam agama Islam. Ucapan itu diunggah Mahfud bersama fotonya saat di Singkawang. Dia memakai pakaian khas Tionghoa.

"Sama dgn mengucapkan Slamat Tahun Baru 2018, Insyaallah tidak ada larangan dalam Islam utk sekadar mengucapkan Gong Xi Fat Cai, selamat tahun baru 2569. Mari bangun kedamaian," tulis Mahfud, seperti dikutip pada Selasa (13/2/2018).

Tweet Mahfud ini mendapat reaksi dari netizen, termasuk mereka yang menepis pendapat Mahfud bahwa memberi ucapan Imlek tidak dilarang dalam Islam. Mahfud berkukuh pada pendiriannya.

"Anda tak usah ngucapkan saja kalau Anda anggap itu dosa. Saya akan tetap mengucapkan: selamat tahun baru 2018, selamat tahun baru Imlek 2569, Gong Xi Fat Cai," ungkapnya.

Perdebatan berlanjut tentang apakah Imlek merupakan upacara agama atau bukan. Mahfud lalu kembali mengemukakan pendapatnya. "Imlek itu bkn upacara agama. Ia hitungan tahun Cina yg sdh 2569 tahun; jauh lbh tua dari thn hijriyah Islam yg baru 1439 thn atau tahun masehi yg baru 2018 tahun. Jadi ini hrs kita hormati sbg salah satu petanda peradaban manusia yg sdh tua," tulis Mahfud. (dtn)

Read More